AHMAD DOLI MINTA POLEMIK IJAZAH 580 ANGGOTA DPR TAK DIPERPANJANG
Dipublikasikan 19 Nov 2026 · 0:32
Suka: 22Rata-rata tayangan/j: 423
Unggahan terbarunya
#19 dari 20 terakhir · biasanya 2 jt
Unggahannya yang kami lihat, terlama di kiri, menurut tayangan (skala log). Putus-putus: biasanya.
Performa dalam angka
Angka per 20 Nov 2026, 06.15 UTC.
AHMAD DOLI MINTA POLEMIK IJAZAH 580 ANGGOTA DPR TAK DIPERPANJANG dari Abang Thyar punya 3 rb tayangan, 11 jam setelah dipublikasikan pada 19 November 2026.
Sekarang mendapat 240 tayangan per jam, 0× dari yang biasanya didapat unggahan Abang Thyar (2 jt).
Hari terbaiknya sejauh ini 20 Nov, dengan 2 rb tayangan; paling banyak ditonton sekitar 23 UTC.
| Tayangan | 3 rb | 3.398 |
|---|---|---|
| Tayangan per jam sekarang | 240 | |
| Kali biasanya channel | 0× | |
| Biasanya channel per unggahan | 2 jt | 2.066.574 |
| Hari terbaik | 20 Nov · 2 rb | 2.173 |
| Jam tersibuk | 23 UTC | |
| Suka | 22 | |
| Dipublikasikan | 19 November 2026 | |
| Durasi | 0:32 | |
| Kategori | Entertainment | |
| Channel | Abang Thyar | |
| Subscriber channel | 161 rb |
Tayangan
3 rb
Tayangan/jam kini
240
▼ 46%
Belum cukup data.
× biasanya
0×
biasanya 2 jt
Tayangan per hari
2 rb
hari terbaik, 20 Nov
Kapan ditonton
23
jam tersibuk, waktu Anda
Masuk chart di mana
Saat ini tidak ada di chart yang kami pantau.
Dari catatan YouTube
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
- Dipublikasikan
- 19 Nov 2026, 22.13
- Durasi
- 0:32
- Kategori
- Entertainment
- Bahasa audio
- Indonesia (id)
- Bahasa judul
- Indonesia (id)
- Teks
- Tidak
- Definisi
- HD
- Format
- 2D
- Lisensi
- Standard YouTube
- Konten berlisensi
- Ya
- Dapat disematkan
- Ya
- Dibuat untuk anak
- Tidak
- Dibatasi usia
- Tidak
- Promosi berbayar
- Tidak
- Statistik publik
- Ya
Topik
- Politics
- Society
Judul dan deskripsi dalam 1 bahasa
- Indonesia
Deskripsi
AHMAD DOLI KURNIA MINTA URUSAN IJAZAH ANGGOTA DPR TAK DIPERPANJANG! Pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kembali menjadi sorotan. Ia meminta agar persoalan ijazah anggota DPR tidak terus diperpanjang karena dinilai hanya akan menghabiskan energi dan memunculkan polemik baru. Menurut Doli, masyarakat sebenarnya bisa mengakses informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota DPR melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga menegaskan bahwa 580 anggota DPR saat ini telah terpilih melalui proses pemilihan umum yang menurutnya berjalan sesuai prosedur. Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah proses pencalonan melalui pemilu sudah cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat? Sebab, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat tentu berhak mengetahui rekam jejak dan kualifikasi wakil-wakilnya, termasuk informasi pendidikan yang disampaikan saat proses pencalonan. Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar memperpanjang atau menghentikan polemik, melainkan bagaimana memastikan informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Bagaimana menurut kalian? Apakah persoalan ijazah anggota DPR memang tidak perlu diperpanjang, atau justru perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat?Tampilkan semua
AHMAD DOLI KURNIA MINTA URUSAN IJAZAH ANGGOTA DPR TAK DIPERPANJANG! Pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kembali menjadi sorotan. Ia meminta agar persoalan ijazah anggota DPR tidak terus diperpanjang karena dinilai hanya akan menghabiskan energi dan memunculkan polemik baru. Menurut Doli, masyarakat sebenarnya bisa mengakses informasi mengenai latar belakang pendidikan para anggota DPR melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga menegaskan bahwa 580 anggota DPR saat ini telah terpilih melalui proses pemilihan umum yang menurutnya berjalan sesuai prosedur. Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah proses pencalonan melalui pemilu sudah cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat? Sebab, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pejabat publik. Masyarakat tentu berhak mengetahui rekam jejak dan kualifikasi wakil-wakilnya, termasuk informasi pendidikan yang disampaikan saat proses pencalonan. Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar memperpanjang atau menghentikan polemik, melainkan bagaimana memastikan informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Bagaimana menurut kalian? Apakah persoalan ijazah anggota DPR memang tidak perlu diperpanjang, atau justru perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat?
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API