2 TAHUN! SIAPA DALANGNYA? PENYADAPAN? OPERASI GELAP SABOTASE?! MAKAR TERBONGKAR #shorts #viral
Dipublikasikan 17 Nov 2026 · 1:46
Suka: 118Rata-rata tayangan/j: 126
Unggahan terbarunya
#4 dari 6 terakhir · biasanya 56 rb
Unggahannya yang kami lihat, terlama di kiri, menurut tayangan (skala log). Putus-putus: biasanya.
Performa dalam angka
Angka per 18 Nov 2026, 20.25 UTC.
2 TAHUN! SIAPA DALANGNYA? PENYADAPAN? OPERASI GELAP SABOTASE?! MAKAR TERBONGKAR #shorts #viral dari Tukang Lihat punya 5 rb tayangan, 41 jam setelah dipublikasikan pada 17 November 2026.
Sekarang mendapat 126 tayangan per jam, 0,2× dari yang biasanya didapat unggahan Tukang Lihat (56 rb).
| Tayangan | 5 rb | 5.061 |
|---|---|---|
| Tayangan per jam sekarang | 126 | |
| Kali biasanya channel | 0,2× | |
| Biasanya channel per unggahan | 56 rb | 55.804 |
| Hari terbaik | 18 Nov · 5 rb | 5.061 |
| Suka | 118 | |
| Dipublikasikan | 17 November 2026 | |
| Durasi | 1:46 | |
| Kategori | People & Blogs | |
| Channel | Tukang Lihat | |
| Subscriber channel | 205 rb |
Tayangan
5 rb
Belum cukup data.
Belum cukup data.
Tayangan/jam kini
126
Belum cukup data.
× biasanya
0,2×
biasanya 56 rb
Belum cukup data.
Tayangan per hari
5 rb
hari terbaik, 18 Nov
Masuk chart di mana
Saat ini tidak ada di chart yang kami pantau.
Dari catatan YouTube
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
- Dipublikasikan
- 17 Nov 2026, 04.14
- Durasi
- 1:46
- Kategori
- People & Blogs
- Bahasa audio
- Indonesia (id)
- Bahasa judul
- Indonesia (id)
- Teks
- Ya
- Definisi
- HD
- Format
- 2D
- Lisensi
- Standard YouTube
- Konten berlisensi
- Ya
- Dapat disematkan
- Ya
- Dibuat untuk anak
- Tidak
- Dibatasi usia
- Tidak
- Promosi berbayar
- Tidak
- Statistik publik
- Ya
Topik
- Politics
- Society
Judul dan deskripsi dalam 2 bahasa
- Indonesia
- Inggris
Tag (2)
- tukang lihat
- channel Tukang Lihat
Deskripsi
2 tahun! siapa dalangnya? penyadapan? operasi gelap sabotase?! makar terbongkar channel Tukang Lihat skandal penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Kasus ini terbongkar di Bareskrim Polri pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Pihak yang Diduga Terlibat Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, yang kini perkaranya dikembangkan ke arah dugaan tindak pidana makar: Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Diduga menjadi pihak yang memberikan perintah lisan penyadapan sekaligus menjadi pengguna akhir (end user) dari hasil sadapan tersebut. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN). Diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi serta memerintahkan penghapusan seluruh data hasil sadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Terlibat dalam rantai operasional saat menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian penyadapan dan menjalani status tahanan rumah sejak 11 November 2026. Kronologi dan Modus Operasi (2025–2026) Operasi penyadapan ini berlangsung selama hampir dua tahun sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Penyadapan Tanpa Prosedur. Sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026, lebih dari 6.000 nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan disadap lewat sistem PLX tanpa surat permohonan penyidikan yang sah. Target Operasi. Sasaran penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, lingkar istana, menteri, anggota DPR, pimpinan partai politik, aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, internal Polri), hingga aktivis dan mahasiswa. Upaya Penghilangan Jejak. Pada awal Oktober 2026, muncul perintah pembubaran grup WhatsApp operasional dan penghapusan file rekaman dari server LIMS serta PLX. Kecurigaan petugas teknis memicu pelaporan resmi ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Perkembangan Hukum dan Dugaan Makar Penanganan kasus ini dibagi menjadi dua jalur penyidikan berbeda oleh Bareskrim Polri: Jeratan Akses Ilegal. Keempat jenderal sudah berstatus tersangka untuk pelanggaran penyadapan tanpa izin (Pasal 258 KUHP baru), akses ilegal (Pasal 332 KUHP), dan penghilangan dokumen elektronik (UU ITE) dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Penyelidikan Makar. Pada 11 November 2026, Bareskrim menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan pemufakatan jahat dan makar (Pasal 191, 193, dan 196 KUHP). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik sedang mendalami motif serta tujuan penyadapan untuk membuktikan apakah operasi tersebut ditujukan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Perlindungan Saksi. Sebanyak delapan saksi telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mengungkap rantai komando dan potensi aktor intelektual lainnya. #tukanglihatTampilkan semua
2 tahun! siapa dalangnya? penyadapan? operasi gelap sabotase?! makar terbongkar channel Tukang Lihat skandal penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Kasus ini terbongkar di Bareskrim Polri pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Pihak yang Diduga Terlibat Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, yang kini perkaranya dikembangkan ke arah dugaan tindak pidana makar: Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Diduga menjadi pihak yang memberikan perintah lisan penyadapan sekaligus menjadi pengguna akhir (end user) dari hasil sadapan tersebut. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN). Diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi serta memerintahkan penghapusan seluruh data hasil sadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Terlibat dalam rantai operasional saat menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian penyadapan dan menjalani status tahanan rumah sejak 11 November 2026. Kronologi dan Modus Operasi (2025–2026) Operasi penyadapan ini berlangsung selama hampir dua tahun sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Penyadapan Tanpa Prosedur. Sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026, lebih dari 6.000 nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan disadap lewat sistem PLX tanpa surat permohonan penyidikan yang sah. Target Operasi. Sasaran penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, lingkar istana, menteri, anggota DPR, pimpinan partai politik, aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, internal Polri), hingga aktivis dan mahasiswa. Upaya Penghilangan Jejak. Pada awal Oktober 2026, muncul perintah pembubaran grup WhatsApp operasional dan penghapusan file rekaman dari server LIMS serta PLX. Kecurigaan petugas teknis memicu pelaporan resmi ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Perkembangan Hukum dan Dugaan Makar Penanganan kasus ini dibagi menjadi dua jalur penyidikan berbeda oleh Bareskrim Polri: Jeratan Akses Ilegal. Keempat jenderal sudah berstatus tersangka untuk pelanggaran penyadapan tanpa izin (Pasal 258 KUHP baru), akses ilegal (Pasal 332 KUHP), dan penghilangan dokumen elektronik (UU ITE) dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Penyelidikan Makar. Pada 11 November 2026, Bareskrim menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan pemufakatan jahat dan makar (Pasal 191, 193, dan 196 KUHP). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik sedang mendalami motif serta tujuan penyadapan untuk membuktikan apakah operasi tersebut ditujukan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Perlindungan Saksi. Sebanyak delapan saksi telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mengungkap rantai komando dan potensi aktor intelektual lainnya. #tukanglihat
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API