2 TAHUN! SIAPA DALANGNYA? PENYADAPAN? OPERASI GELAP SABOTASE?! MAKAR TERBONGKAR #shorts #viral
Published Nov 17, 2026 · 1:46
Likes: 118Avg views/h: 126
Its recent uploads
#4 of its last 6 · its usual 56K
Its uploads we’ve seen, oldest left, by views (log scale). Dashed: its usual.
Performance in numbers
Figures as of Nov 18, 2026, 8:25 PM UTC.
2 TAHUN! SIAPA DALANGNYA? PENYADAPAN? OPERASI GELAP SABOTASE?! MAKAR TERBONGKAR #shorts #viral by Tukang Lihat has 5K views, 41 hours after it was published on November 17, 2026.
It is getting 126 views an hour now, 0.2× what Tukang Lihat’s uploads usually get (56K).
| Views | 5K | 5,061 |
|---|---|---|
| Views per hour now | 126 | |
| Times its channel’s usual | 0.2× | |
| Its channel’s usual per upload | 56K | 55,804 |
| Best day | Nov 18 · 5K | 5,061 |
| Likes | 118 | |
| Published | November 17, 2026 | |
| Length | 1:46 | |
| Category | People & Blogs | |
| Channel | Tukang Lihat | |
| Channel subscribers | 205K |
Views
5K
Not enough reads yet.
Not enough reads yet.
Views/h now
126
Not enough reads yet.
× usual
0.2×
its usual 56K
Not enough reads yet.
Views per day
5K
best day, Nov 18
Where it charts
Not on any chart we track right now.
From the YouTube record
Fields of the video as the YouTube API returns them.
- Published
- Nov 17, 2026, 4:14 AM
- Duration
- 1:46
- Category
- People & Blogs
- Audio language
- Indonesian (id)
- Title language
- Indonesian (id)
- Captions
- Yes
- Definition
- HD
- Format
- 2D
- License
- Standard YouTube
- Licensed content
- Yes
- Embeddable
- Yes
- Made for kids
- No
- Age-restricted
- No
- Paid promotion
- No
- Public stats
- Yes
Topics
- Politics
- Society
Title and description in 2 languages
- Indonesian
- English
Tags (2)
- tukang lihat
- channel Tukang Lihat
Description
2 tahun! siapa dalangnya? penyadapan? operasi gelap sabotase?! makar terbongkar channel Tukang Lihat skandal penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Kasus ini terbongkar di Bareskrim Polri pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Pihak yang Diduga Terlibat Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, yang kini perkaranya dikembangkan ke arah dugaan tindak pidana makar: Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Diduga menjadi pihak yang memberikan perintah lisan penyadapan sekaligus menjadi pengguna akhir (end user) dari hasil sadapan tersebut. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN). Diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi serta memerintahkan penghapusan seluruh data hasil sadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Terlibat dalam rantai operasional saat menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian penyadapan dan menjalani status tahanan rumah sejak 11 November 2026. Kronologi dan Modus Operasi (2025–2026) Operasi penyadapan ini berlangsung selama hampir dua tahun sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Penyadapan Tanpa Prosedur. Sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026, lebih dari 6.000 nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan disadap lewat sistem PLX tanpa surat permohonan penyidikan yang sah. Target Operasi. Sasaran penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, lingkar istana, menteri, anggota DPR, pimpinan partai politik, aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, internal Polri), hingga aktivis dan mahasiswa. Upaya Penghilangan Jejak. Pada awal Oktober 2026, muncul perintah pembubaran grup WhatsApp operasional dan penghapusan file rekaman dari server LIMS serta PLX. Kecurigaan petugas teknis memicu pelaporan resmi ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Perkembangan Hukum dan Dugaan Makar Penanganan kasus ini dibagi menjadi dua jalur penyidikan berbeda oleh Bareskrim Polri: Jeratan Akses Ilegal. Keempat jenderal sudah berstatus tersangka untuk pelanggaran penyadapan tanpa izin (Pasal 258 KUHP baru), akses ilegal (Pasal 332 KUHP), dan penghilangan dokumen elektronik (UU ITE) dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Penyelidikan Makar. Pada 11 November 2026, Bareskrim menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan pemufakatan jahat dan makar (Pasal 191, 193, dan 196 KUHP). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik sedang mendalami motif serta tujuan penyadapan untuk membuktikan apakah operasi tersebut ditujukan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Perlindungan Saksi. Sebanyak delapan saksi telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mengungkap rantai komando dan potensi aktor intelektual lainnya. #tukanglihatShow all
2 tahun! siapa dalangnya? penyadapan? operasi gelap sabotase?! makar terbongkar channel Tukang Lihat skandal penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri lainnya. Kasus ini terbongkar di Bareskrim Polri pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Pihak yang Diduga Terlibat Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal, yang kini perkaranya dikembangkan ke arah dugaan tindak pidana makar: Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Diduga menjadi pihak yang memberikan perintah lisan penyadapan sekaligus menjadi pengguna akhir (end user) dari hasil sadapan tersebut. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN). Diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi serta memerintahkan penghapusan seluruh data hasil sadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH). Terlibat dalam rantai operasional saat menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri. Irjen Pol Slamet Uliandi (SU). Ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian penyadapan dan menjalani status tahanan rumah sejak 11 November 2026. Kronologi dan Modus Operasi (2025–2026) Operasi penyadapan ini berlangsung selama hampir dua tahun sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Penyadapan Tanpa Prosedur. Sepanjang tahun 2025 hingga Oktober 2026, lebih dari 6.000 nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan disadap lewat sistem PLX tanpa surat permohonan penyidikan yang sah. Target Operasi. Sasaran penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, lingkar istana, menteri, anggota DPR, pimpinan partai politik, aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, internal Polri), hingga aktivis dan mahasiswa. Upaya Penghilangan Jejak. Pada awal Oktober 2026, muncul perintah pembubaran grup WhatsApp operasional dan penghapusan file rekaman dari server LIMS serta PLX. Kecurigaan petugas teknis memicu pelaporan resmi ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Perkembangan Hukum dan Dugaan Makar Penanganan kasus ini dibagi menjadi dua jalur penyidikan berbeda oleh Bareskrim Polri: Jeratan Akses Ilegal. Keempat jenderal sudah berstatus tersangka untuk pelanggaran penyadapan tanpa izin (Pasal 258 KUHP baru), akses ilegal (Pasal 332 KUHP), dan penghilangan dokumen elektronik (UU ITE) dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Penyelidikan Makar. Pada 11 November 2026, Bareskrim menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan pemufakatan jahat dan makar (Pasal 191, 193, dan 196 KUHP). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik sedang mendalami motif serta tujuan penyadapan untuk membuktikan apakah operasi tersebut ditujukan untuk melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Perlindungan Saksi. Sebanyak delapan saksi telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mengungkap rantai komando dan potensi aktor intelektual lainnya. #tukanglihat
◆ Calculated by viralshooter · all other figures from the YouTube API