PUTUSAN MA: LENGSER?! DIMAKZULKAN?! PUTUSAN SAH! WAPRES BODONG #shorts #viral #videoviral
Published Nov 10, 2026 · 2:56
Likes: 18KComments: 3K+24h: +12KAvg views/h: 7K
Performance in numbers
Figures as of Nov 17, 2026, 3:00 AM UTC.
PUTUSAN MA: LENGSER?! DIMAKZULKAN?! PUTUSAN SAH! WAPRES BODONG #shorts #viral #videoviral by Tukang Lihat has 1M views, 6 days after it was published on November 10, 2026.
It is getting 7K views an hour now.
It is on YouTube’s trending charts in 1 country, best #45 in Indonesia.
Its best day so far was Nov 12, with 940K views, and it is watched most around 11 PM UTC.
| Views | 1M | 1,069,996 |
|---|---|---|
| Views in the last 24 hours | +12K | +12,355 |
| Views per hour now | 7K | 7,002 |
| Times its channel’s usual | 11× | 11.4× |
| Best day | Nov 12 · 940K | 940,472 |
| Busiest hour | 11 PM UTC | |
| Countries charting | 1 | |
| Best chart rank | #45 · Indonesia | |
| Likes | 18K | 17,623 |
| Comments | 3K | 3,062 |
| Published | November 10, 2026 | |
| Length | 2:56 | |
| Category | People & Blogs | |
| Channel | Tukang Lihat | |
| Channel subscribers | 204K |
Views
1M
+12K · 24 h
Views/h now
7K
× usual
11×
Not enough reads yet.
Views per day
940K
best day, Nov 12
Trending in
1
best #45 in Indonesia
When it’s watched
11 PM
its busiest hour, your time
Where it charts1
- #45IndonesiaNov 12
From the YouTube record
Fields of the video as the YouTube API returns them.
- Published
- Nov 10, 2026, 6:15 PM
- Duration
- 2:56
- Category
- People & Blogs
- Audio language
- Indonesian (id)
- Title language
- Indonesian (id)
- Captions
- Yes
- Definition
- HD
- Format
- 2D
- License
- Standard YouTube
- Licensed content
- Yes
- Embeddable
- Yes
- Made for kids
- No
- Age-restricted
- No
- Paid promotion
- No
- Public stats
- Yes
Topics
- Politics
- Society
Title and description in 2 languages
- Indonesian
- English
Tags (2)
- tukang lihat
- channel Tukang Lihat
Description
dimakzulkan?! putusan sah! Gibran Rakabuming Raka channel Tukang Lihat Yang putusan ma: lengser?! tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong," tuturnya. Guntur kemudian memaparkan sikap tujuh partai. Dari Golkar, Sekjen M. Sarmuji disebut menyatakan putusan MA bisa dibaca sebagai penugasan bagi DPR untuk memakai hak Isu mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA. [tukang lihat]. Tanggapan Partai Politik dan Pihak Terkait Partai Golkar: Melalui Sekjen M. Sarmuji, putusan MA tersebut dinilai dapat dibaca sebagai penugasan bagi DPR RI untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, atau bahwa opsi mundurnya Gibran maupun pemakzulan dapat bersifat konstitusional jika syarat terpenuhi. [channel Tukang Lihat]. Partai Amanat Nasional (PAN): Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mengusulkan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden karena putusan MA berimplikasi pada pemenuhan syarat, dengan opsi DPR menggunakan hak menyatakan pendapat melalui jalur politik jika tidak mundur. [monitor kalbar]. Partai NasDem: Melalui Surya Paloh, pemakzulan disebut dapat dijalankan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. [Tukang Lihat] PDI Perjuangan: Melalui Hasto Kristiyanto, menilai bahwa legitimasi Gibran telah hilang, sementara kader seperti Melki Sedek Huang turut menyoroti persoalan konstitusi dalam pencalonannya. [tukang lihat channel]. Muhammadiyah: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menurut pemaparan Guntur Romli, tidak mempersoalkan jika DPR mengagendakan pemakzulan asalkan berpijak pada dasar hukum yang sah, konstitusional, dan demi kemaslahatan umum. DPR RI: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut telah berjanji untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. Anda dapat membaca rincian lengkap perkembangan berita ini melalui liputan dari Tribun News dan Detik News. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR RI atau kronologi putusan Mahkamah Agung terkait perkara tersebut? #tukanglihat Facebook·Tribun Style Sikap Muhammadiyah dan 7 Partai soal Gibran, Gun Romli 10 Nov 2026 — Yang tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong,” tuturnya. Guntur kemudian memaparkan sikap tujuh partai. Dari Golkar, Sekjen M. Wartakotalive.com Ketua Fraksi PAN MPR RI Usul Gibran Mundur atau Dilengserkan Lewat Jalur Politik 8 Nov 2026 — Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," tegas Sudding ... Facebook·Media Indonesia Wapres Gibran Dinilai tak Lagi Penuhi Syarat, Golkar sebut ... 10 Nov 2026 — Wapres Gibran Dinilai tak Lagi Penuhi Syarat, Golkar sebut Opsi Mundur atau Pemakzulan Konstitusional. detikNews Sekjen Golkar: DPR Bisa Pakai Hak Menyatakan Pendapat ... 9 Nov 2026 — Sekjen Golkar Sarmuji menilai DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran setelah putusan MA.Show all
dimakzulkan?! putusan sah! Gibran Rakabuming Raka channel Tukang Lihat Yang putusan ma: lengser?! tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong," tuturnya. Guntur kemudian memaparkan sikap tujuh partai. Dari Golkar, Sekjen M. Sarmuji disebut menyatakan putusan MA bisa dibaca sebagai penugasan bagi DPR untuk memakai hak Isu mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA. [tukang lihat]. Tanggapan Partai Politik dan Pihak Terkait Partai Golkar: Melalui Sekjen M. Sarmuji, putusan MA tersebut dinilai dapat dibaca sebagai penugasan bagi DPR RI untuk menggunakan hak menyatakan pendapat, atau bahwa opsi mundurnya Gibran maupun pemakzulan dapat bersifat konstitusional jika syarat terpenuhi. [channel Tukang Lihat]. Partai Amanat Nasional (PAN): Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mengusulkan agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden karena putusan MA berimplikasi pada pemenuhan syarat, dengan opsi DPR menggunakan hak menyatakan pendapat melalui jalur politik jika tidak mundur. [monitor kalbar]. Partai NasDem: Melalui Surya Paloh, pemakzulan disebut dapat dijalankan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. [Tukang Lihat] PDI Perjuangan: Melalui Hasto Kristiyanto, menilai bahwa legitimasi Gibran telah hilang, sementara kader seperti Melki Sedek Huang turut menyoroti persoalan konstitusi dalam pencalonannya. [tukang lihat channel]. Muhammadiyah: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menurut pemaparan Guntur Romli, tidak mempersoalkan jika DPR mengagendakan pemakzulan asalkan berpijak pada dasar hukum yang sah, konstitusional, dan demi kemaslahatan umum. DPR RI: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut telah berjanji untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut. Anda dapat membaca rincian lengkap perkembangan berita ini melalui liputan dari Tribun News dan Detik News. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme hak menyatakan pendapat di DPR RI atau kronologi putusan Mahkamah Agung terkait perkara tersebut? #tukanglihat Facebook·Tribun Style Sikap Muhammadiyah dan 7 Partai soal Gibran, Gun Romli 10 Nov 2026 — Yang tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong,” tuturnya. Guntur kemudian memaparkan sikap tujuh partai. Dari Golkar, Sekjen M. Wartakotalive.com Ketua Fraksi PAN MPR RI Usul Gibran Mundur atau Dilengserkan Lewat Jalur Politik 8 Nov 2026 — Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," tegas Sudding ... Facebook·Media Indonesia Wapres Gibran Dinilai tak Lagi Penuhi Syarat, Golkar sebut ... 10 Nov 2026 — Wapres Gibran Dinilai tak Lagi Penuhi Syarat, Golkar sebut Opsi Mundur atau Pemakzulan Konstitusional. detikNews Sekjen Golkar: DPR Bisa Pakai Hak Menyatakan Pendapat ... 9 Nov 2026 — Sekjen Golkar Sarmuji menilai DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran setelah putusan MA.
◆ Calculated by viralshooter · all other figures from the YouTube API